MANAJEMEN BUNKER: UPAYA EFISIENSI BAHAN BAKAR KAPAL MILIK DAN CHARTER

Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu komponen biaya Perkapalan adalah biaya bahan bakar kapal atau bunker. Pengendalian bunker wajib dilakukan mengingat biaya konsumsi bunker mencakup hampir 30% dari total biaya Perkapalan. Untuk itu dibutuhkan pengendalian bunker yang terintegrasi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan bunker.

Sejalan dengan agenda Transformasi Perkapalan dimana biaya bunker diharapkan dapat berkurang sebesar Rp. 300 M s.d. tahun 2010, maka diusulkanlah beberapa inisiatif yang bertujuan untuk menekan biaya bunker yaitu:

1. Implementasi Bunker Monitoring & Control

a.  Proses persetujuan bunker melalui mekanisme evaluasi yang ketat dengan pertimbangan daily allowance charter party dan penerapan bunker card yang secara historis merangkum replenishment bunker dan status ROB sebelum bunker disupply.

b.  Program Bunker & Cargo Monitoring (BCM). Program ini adalah kegiatan monitoring aktivitas loading/unloading cargo dan bunkering dengan menggunakan jasa independen surveyor yang kompeten dan profesional dalam memonitor setiap kali terjadi bunkering. Upaya ini dilakukan untuk mendorong proses bunkering yang transparan dan memberikan rekomendasi solusi tindak lanjut bilamana terjadi discrepancy antara pengiriman dan penerimaan bunker. Program ini mulai diimplementasikan pada bulan Mei 2009 dan dibagi ke dalam dua fase. Hingga November 2009, sebanyak 31 pelabuhan tengah dimonitor (10 pelabuhan di Fase I dan 21 pelabuhan di Fase II). Evaluasi hasil dari Fase I dan II akan menentukan lingkup, tingkatan, dan tanggal dimulainya roll out nasional (Fase III). Terdapat 4 (empat) area potensi kerugian yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

Gambar 1.  Implementasi Program Bunker & Cargo Monitoring di 31 pelabuhan

1. Proses Klaim Slow Speed dan Overbunker kapal charter

Ketika dokumen aktivitas kapal berupa Master Cable (MC) maupun Log Abstract (LA) berhasil didokumentasikan ke dalam aplikasi Vessel Monitoring Information System (VMIS), tools klaim slow speed overbunker (SSOB) bekerja untuk mengidentifikasi potensi klaim SSOB. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut diverifikasi dengan dokumen MC atau LA dan Charter Party. Setelah proses verifikasi dilakukan, dilanjutkan dengan proses klarifikasi dengan shipowner.

2. Implementasi Economic Speed & Reduce Allowance Charter Party

Salah satu hal yang menyebabkan tingginya pemakaian bunker pada saat berlayar adalah penerapan speed yang tidak ekonomis. Untuk itu kapal-kapal diminta untuk mengidentifikasi economic speed masing-masing dan menerapkannya pada saat berlayar. Identifikasi economic speed dilakukan dengan sea trial dan sounding. Khusus untuk kapal-kapal charter, daily allowance yang dicantumkan di dalam charter party dievaluasi kembali dan bilamana secara historis kapal tersebut mampu mengonsumsi kurang dari allowance, dilakukan negosiasi dengan pemilik kapal untuk dilakukan perubahan pada charter party.

3. Implementasi own fleet improvement for bunker melalui kegiatan hull cleaning & propeller polishing dan engine maintenance

Kegiatan reduce bunker cost juga dilakukan pada armada kapal milik. Untuk mengurangi hambatan pada saat kapal berlayar yang menyebabkan bertambahnya konsumsi bunker, dilakukan pembersihan pada lambung dan propeller kapal. Diyakini bahwa inisiatif ini mampu mengurangi konsumsi bunker sebesar 5%. Armada milik juga melakukan perawatan atas mesin-mesin yang diindikasi menjadi penyebab pemakaian bunker berlebih.

4. Konversi MFO 180 cst ke MFO 380 cst

Pengalihan MFO 180 cst ke MFO 380 cst dilakukan tidak lain karena pertimbangan keekonomian dimana harga MFO 380 cst lebih rendah dibanding MFO 180 cst.

5. Konversi HSD ke MDO untuk kapal-kapal yang beroperasi di wilayah timur

Selama ini supply MDO ke bunker supply point di kawasan timur Indonesia masih mengalami kendala. Akibatnya kapal-kapal yang seharusnya cukup mengkonsumsi MDO harus disupply dengan HSD yang berharga lebih mahal. Untuk itu dilakukan kerjasama dengan Fungsi Industri & Marine untuk meningkatkan volume supply MDO ke wilayah timur Indonesia.

Melihat besarnya tugas dan tanggung jawab Perkapalan dalam menjaga kehandalan kapal dan dalam upaya mengendalikan biaya distribusi angkutan laut yang salah satu komponen biayanya adalah biaya bunker, telah dibentuk organisasi baru di bawah koordinasi VP Operasi Perkapalan yaitu Fungsi Bunker & Operational Compliance. Fungsi inilah yang memonitor dan mengevaluasi pemakaian bunker kapal, mengevaluasi aspek-aspek compliance kapal berdasarkan charter party maupun fixture note seperti pengendalian loss dan kontaminasi cargo, evaluasi slow speed, slow pumping dan overbunker kapal. Diharapkan ke depan agar biaya bunker lebih dapat terkendali dan proses evaluasi pemakaian bahan bakar serta compliance kinerja kapal dapat lebih fokus dan terukur. (bp)

Gambar 2 : Organisasi dan tanggung jawab Fungsi Bunker & Operational Compliance

6 Komentar

Filed under 1. Shipping

6 responses to “MANAJEMEN BUNKER: UPAYA EFISIENSI BAHAN BAKAR KAPAL MILIK DAN CHARTER

  1. mardison

    mohon bantuannya pak, untuk cara pengisian laporan log abstrak dan master cable. makasih

  2. hendrik

    pak saya mau tanya prosedur yang dilalui pada saat bunker bbm dikpl makasih

  3. dwi

    Pak saya mau bertanya,di kapal bunker bisa menerima untuk ngadet pak.trimakasih pak mohon informasinya pak

  4. Rian

    Ya terimakasih bu moderator.. lebih jelas sekarang, meski lebih kecil.. hehehe..

  5. rian

    Yth. moderator, gambarnya kok terpotong ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s